Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar korupsi dimasukkan sebagai pelanggaran HAM pada revisi Undang-Undang tentang HAM.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah dan DPR harus merumuskan kembali UU Pemilu pascaputusan MK tentang pemisahan ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan MK soal ...

Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyentil MK yang dianggapnya tidak konsisten ...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumhamimipas) Yusril Ihza ...

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah persoalan besar. Begini ...

Members of local legislatures (DPRD) will have their terms extended following a recent Constitutional Court (MK) ruling that ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan MK memicu masalah baru dan bahkan berpotensi adanya pelanggaran konstitusi terkait masa ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Imigrasi (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai putusan ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Imigrasi (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai putusan ...

Anthony mempertanyakan logika hukum Yusril yang hanya menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu. Ia mengatakan bahwa Yusril justru tidak bersuara keras terhadap penundaan ...

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa mulai tahun 2029, keserentakan pemilu yang ...