Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah dan DPR harus merumuskan kembali UU Pemilu pascaputusan MK tentang pemisahan ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan MK soal ...

Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyentil MK yang dianggapnya tidak konsisten ...

Members of local legislatures (DPRD) will have their terms extended following a recent Constitutional Court (MK) ruling that ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan MK memicu masalah baru dan bahkan berpotensi adanya pelanggaran konstitusi terkait masa ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Imigrasi (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai putusan ...

Yusril sebut proses ekstradisi buron kasus e-KTP Paulus Tannos dari Singapura butuh waktu panjang. Putusan pengadilan masih ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Imigrasi (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai putusan ...

Anthony mempertanyakan logika hukum Yusril yang hanya menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu. Ia mengatakan bahwa Yusril justru tidak bersuara keras terhadap penundaan ...

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa mulai tahun 2029, keserentakan pemilu yang ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan revisi ...

JAKARTA, BALIPOST.com - Revisi Undang-Undang Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu ...