Yusril Ihza Mahendra merespon kabar buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Paulus Tannos yang menolak diekstradisi.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa proses ...

"Sekarang sudah mau tidak mau, karena memang itu sudah putusan MK, final dan binding. Pemerintah dan DPR harus merumuskan ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Imigrasi (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai putusan ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan MK soal ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra ...

Respons putusan MK yang pisahkan pemilu nasional dan daerah, Yusril sebut pemerintah dan DPR mau tak mau harus rumuskan lagi ...

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa mulai tahun 2029, keserentakan pemilu yang ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan MK memicu masalah baru dan bahkan berpotensi adanya pelanggaran konstitusi terkait masa ...

Yusril merespons kenaikan gaji hakim sebesar 280 persen yang diumumkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Yusril, ...

Yusril mengingatkan akan ada persoalan konstitusional, jika masa jabatan presiden-wakil presiden diperpanjang.

Members of local legislatures (DPRD) will have their terms extended following a recent Constitutional Court (MK) ruling that ...